PERDES Desa Sindangasih Tentang Pengangkatan , Pemberhentian dan Staf Honorer Tahun 2018

PERATURAN DESA ( PERDES ) NOMOR 05 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA

DESA SINDANGASIH  KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPALA DESA SINDANGASIH  KECAMATAN CIKATOMAS KABUPATEN TASIKMALAYA

PERATURAN DESA SINDANGASIH NOMOR 5 TAHUN  2017

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER  DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SINDANGASIH,

 

Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas-tugas administrasi Kepala  Seksi  dan  Kepala  Urusan,  Kepala  Desa dapat mengangkat Staf Honorer Desa;
    b. bahwa   untuk   berdasarkan   Pasal   15   ayat   (2) Peraturan                                                         Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  5

Tahun  2016  tentang  Pamong  Desa,  ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan mekanisme pengangkatan   Staf   Honorer   Desa   ditetapkan dengan Peraturan Desa;

 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  dalam  huruf  a  dah  b,  maka  perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tata Cara Pengisian, Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Honorer Desa
       
Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang PembentukaKsbupstenTasikmalaya (Berita Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1950  Nomor 44

 

 

    2. Undang-Undang     Nomor     6     Tahun     2014 tentangDesa          (Lembaran         Negara    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran         Negara   Republik   Indonesia   Nomor5495);

 

 

    3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara   Republik   Indonesia   Nomor

5787) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015   Nomor 58, Tambahan Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor

5679);

 

    4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  32  Tahun  1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun  1950  Nomor  12,  13,  14  dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 59);

 

    5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43 Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47 Tahun

2015    tentang    Perubahan    Atas     Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun

2015   Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

 

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhatian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

 

    7. Peraturan    Menteri    Dalam    Negeri    Republik Indonesia   Nomor   84   Tahun   2015   Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun

2016 Nomor 6);

 

    8. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Tasikmalaya  Nomor  5

Tahun 2016 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05);

 

    9. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan   Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah         Desa   (Berita   Daerah   Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah

 

      diubah dengan   Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor

55 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Susunan    Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah   Desa   (Berita   Daerah   Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 55);

 

      Peraturan  Desa  Sindangasih  Nomor  9  Tahun

2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sindangasih (Lembaran Desa Sindangasih Tahun 2015 Nomor 9);

 

      Peraturan Desa Sindangasih Nomor 15 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Sindangasih Tahun 201 Nomor 15);

 

 

 

       

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SINDANGASIH

Dan

KEPALA DESA SINDANGASIH

MEMUTUSKAN :

 

Menetapkan :  PERATURAN   DESA   SINDANGASIH   TENTANG TATA CARA PENGISIAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.    Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

2.    Camat  adalah  unsur  perangkat  daerah  yang  bertugas  membantu

Bupati di wilayah kecamatan;

3.    Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Tasikmalaya;

4.    Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pemerintah Desa adalah  Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

6.    Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan  wakil  penduduk  desa  berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrtis;

7.    Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;

8.    Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah  unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi               yang   diwadahi   dalam   Sekretariat   Desa   dan   unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi      dalam  bentuk,  pelaksana  teknis  dan  unsur  pelaksana kewilayahan;

9.    Sekretariat   Desa   adalah   unsur   staf   yang   membantu   tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Desa;

10.   Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan

Sekretariat Desa;

11.   Staf  Desa  adalah  staf  yang  membantu  tugas-tugas  administratif  di Sekretariat                    Desa  atau  pelaksana  teknis  yang  dalam  kedudukan kepegawaianya merupakan pamong desa;

12.   Staf   Honorer   Desa   adalah   staf   yang   membantu   tugas-tugas administratif di Sekretariat Desa atau pelaksana teknis yang dalam kedudukan kepegawaiannya bukan merupakan pamong desa yang pengangkatannya ditetapkan  dengan Keputusan KEPALA Desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;

 

     
 

BAB II

TATA CARA PENGANGKATAN STAF HONORER DESA Pasal 2

 

1)    Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan pengangkatan Staf Honorer Desa kepada Camat sesuai dengan jumlah dan formasi yang dibutuhkan dengan tembusan kepada BPD.

(2)   Kepala Desa menetapkan pengangkatan Calon Staf Honorer Desa setelah dilakukan pengisian Calon  Staf Honorer Desa.

(3)   Mekanisme pengisian Calon Staf Honorer Desa dilaksanakan melalui :

a. pendaftaran Calon Staf Honorer Desa; dan b. seleksi Calon Staf Honorer Desa.

 

BAB III KEPANITIAAN

Pasal 3

(1) Dalam rangka melaksanakan  seleksi   Calon Staf Honorer Desa, KEPALA

Desa membentuk panitia dengan Keputusan Kepala Desa.

 

(2) Panitia  berjumlah  3  (tiga)  orang  terdiri  dari  1  (satu)  orang  Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota yang unsurnya berasal dari Pamong Desa.

     
 

BAB IV

PERSYARATAN CALON  STAF HONORER DESA

 Pasal  4

 

(1) Calon  Staf  Honorer  Desa  merupakan  penduduk  Desa  yang  telah memenuhi persyaratan  umum dan khusus.

(2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a.  diutamakan warga desa Sindangasih;

b. berpendidikan  paling  rendah  sekolah  menengah  umum  atau  yang sederajat;

c.  berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 32 (tiga puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;

d. sehat jasmani dan rohani;

e.  memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

 

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. mempunyai   kemampuan   kecakapan   dalam   bidang   administrasi, organisasi, dan bidang teknis lainnya;

b. sanggup bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer Desa;

c.  tidak   pernah   terlibat   penyalahgunaan   narkotika   dan   obat-obat

terlarang lainnya (narkoba);

d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi berdasarkan kualifikasi Staf Honorer Desa yang dibutuhkan.

 

 

Pasal  5

 

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

huruf e terdiri atas :

a. Surat permohonan menjadi Staf Honorer Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;

b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

c.  Fotocopy Ijazah terakhir;

d. Fotocopy Akte Kelahiran;

e.  Surat  Keterangan  berbadan  sehat  dari  puskesmas  atau  aparat kesehatan yang berwenang;

f.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

g.  Surat   pernyataan   tidak   melakukan   penyalahgunaan   Narkoba bermeterai cukup;

h. Surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai Staf Honorer

Desa bermeterai cukup;

(2) Persyaratan administrasi yang berupa fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d harus dilegalisir oleh pejabat yang berwenang

 

BAB V

PENDAFTARAN  STAF HONORER DESA Pasal  6

1) Peserta  mendaftarkan  diri  sebagai  Calon  Staf  Honorer  Desa  kepada Panitia   pada   waktu   yang   telah   ditentukan   dilampiri   persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat jenis kualifikasi Staf Honorer Desa.

(3) Pendaftar Calon Staf Honorer Desa hanya diperbolehkan mendaftar pada

1 (satu) jenis kualifikasi Staf Honorer desa

 

Pasal  7

(1)  Panitia menerima dan meneliti berkas persyaratan administrasi Calon

Staf Honorer Desa.

(2) Jika  berkas  persyaratan  administrasi  Calon  Staf  Honorer  Desa sebagaimana                        dimaksud      pada   ayat   (1)   belum   lengkap,   panitia mengembalikan   berkas   persyaratan   administrasi   untuk   dilengkapi sampai dengan berakhirnya batas waktu pendaftaran.

 

BAB VI

SELEKSI STAF HONORER DESA

Pasal  8

 

1) Calon Staf Honorer Desa harus mengikuti ujian seleksi.

(2) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Tes wawancara

b. Tes Tertulis

C . Praktek

(3)  Materi ujian seleksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Tes  Karakteristik  Pribadi,  Tes  Intelegensia  Umum  dan  Kompetensi Teknis;

4. ) Pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)   dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga setelah mendapatkan persetujuan KEPALA Desa.

(5) Kerja sama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk semua atau sebagian dari tahapan pelaksanaan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BAB VII

PENGUMUMAN HASIL UJIAN SELEKSI

Pasal  9

 (1) Panitia membuat Berita Acara hasil ujian seleksi.

(2) Panitia  seleksi  dalam  hal  menetapkan  hasil  ujian  seleksi  dengan mendasarkan pada hasil ujian seleksi.

(3) Panitia melaporkan hasil ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) kepada Kepala Desa.

(4) Kepala  Desa  mengumumkan  kepada  masyarakat  Calon  Staf  Honorer Desa    yang  ditetapkan  menjadi  Staf  Honorer  Desa  melalui  papan pengumuman desa, papan pengumuman pedukuhan dan/atau papan pengumuman yang strategis serta mudah dibaca oleh masyarakat.

     

BAB VIII

PENGANGKATAN STAF DESA

Pasal  10

   (1)  Pengangkatan Staf Honorer Desa ditetapkandengan Keputusan Kepala

Desa, berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

(2)  Perpanjangan Keputusan Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan dan evaluasi kinerja dari Staf Honorer Desa.

Pasal  11

(1)  Staf Honorer Desa dapat diangkat menjadi Staf Desa apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.   telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara tidak terputus-putus;

b.  memenuhi persyaratan sebagai calon Staf Desa;

c.  terdapat formasi lowongan Staf Desa;

d.  mengajukan   lamaran/permohonan   kepada   KEPALA   Desa   sesuai lowongan yang tersedia.

(2)  Pengangkatan Staf Honorer Desa menjadi Staf Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada usia yang paling tinggi dan masa kerja yang paling lama.

(3)  Staf Honorer Desa yang akan diangkat menjadi Staf Desa dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa

     

BAB IX

PEMBERHENTIAN STAF HONORER DESA

Pasal  12

(1) Staf Honorer Desa berhenti karena :

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan Sendiri; atau c.  Diberhentikan

(2) Staf Honorer Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c  karena :

a. Tidak memenuhi syarat kesehatan (sakit yang betul-betul tidak dapat melaksanakan tugas dengan surat keterangan Dokter);

b. Menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat menganggu lingkungan pekerjaan;

c. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar;

d. Melanggar perjanjian kontrak kerja yang telah disepakati;

e. tidak masuk kerja 6 (enam) hari berturut-turut dengan tanpa keterangan atau bukti yang tidak dapat diterima oleh pimpinan.

f. Melakukan tindakan pelanggaran hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

 

BAB X

PEMBIAYAAN PENGISIAN STAF HONORER DESA

Pasal  13

Biaya pelaksanaan Pengisian Lowongan Staf Honorer Desa dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

     
 

BAB XI

 KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan KEPALA Desa Sindangasih Nomor   3   Tahun   2015  tentang  Pamong   Desa   tetap  berlaku   selama   tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini.

 

     

BAB XII KETENTUAN

PENUTUP

Pasal  15

 

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sindangasih.

   

Ditetapkan di Sindangasih

Pada tanggal  Januari 2018

KEPALA DESA SINDANGASIH,

TTD

KAYAT SUNARYAT S.PD.I

     
Diundangkan di Sindangasih

Pada tanggal  12 jaNUARI 2018

SEKRETARIS DESA,

 

 

 

TTD

 

ELI NURDIN

 

 

Facebook Comments