BIMTEK RENCANA STRATEGIS PELAKSANAN PEMBANGUNAN LOKAL DESA SINDANGASIH

Ikuti Kami

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan daerah dengan demikian lebih terfokus pada Pembangunan insfrastruktur dengan mengedepankan kebersamaan sewa kelo la dan gotong royong  masyarakat Desa. Sebelum nya , pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Akibatnya, sering dijumpai bahwa    masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

 Selanjutnya Beberapa regulasi tentang Desa baik terkait dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa dan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang Undang tersebut telah diterbitkan. Kemudian agar penggunaan dana desa benar-benar terwujud dan efektif sebagaimana diamananatkan dalam Undang-Undang dasar 1945 maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Artinya tahun 2017 semua ketentuan yang dikemukakan tersebut diatas sudah efektif diberlakukan, suka tidak suka atau optimis dan apatisme pasti menyelimuti para pemerhati pengelokaan keuangan desa.

Prosedure organisasi, tatalaksana dan keuangan sudah diatur selanjutnya sebagaimana tata cara pengelolaan dan teknis pembangunan  maka Pemerintah Desa Sindangasih melalui Tim Pengelola Kegiatan ( TPK DEsa) melakukan  teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan melibatkan unsure unsure masyarakat dalam melaksanakan pembangunan   sebagai wujud  transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang merata,

 

Sebanyak 30  tokoh Masyrakat   mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang Tekhnis pencairan dan pembngunan di wilayah   yang digelar Pemerintah Desa Sindangasih  bekerjasama dengan Tim Pengelola Kegiatan Desa yang berlangsung di Aula Desa Sindangasih , Rabu (14/06/17).

Sementara itu di katakana , Bapak Tedi Ruslan selaku ketua Tim Penan gelola kegiatan Desa mengatakan Bimtek ini   bertujuan  untuk  memberikan kesadaran kepada masyarakat supaya lebih mengerti sehingga dalam teknis pembangunan nantinya dapat berjalan dengan Fartisifatif dan aman

Bimtek ini di ikuti oleh tokoh tokoh masyarakat yang wilayah nya tersentuh oleh pembangunan dari Dana Desa tahap pertama sebesar  60 persen berbentukk sewa kelola . di antaranya  dari Wilayah Tenjolaya, Wilayah Bungursari, Wilayah cikuya .Wilayah Mekarharapan.dan wilayah wilayah lain nya akan mengikuti bimtek pada tahap kedua sebesar 40 persen.Ujar nya

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan